Now reading
Tidak Ditemukan Luka Tembak di Jasad Siyono, Kapolri Akan Tuntaskan dengan Mekanisme Yang Ada

Tidak Ditemukan Luka Tembak di Jasad Siyono, Kapolri Akan Tuntaskan dengan Mekanisme Yang Ada

KOMPAS — Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia siap dikoreksi jika dalam melaksanakan tugasnya melakukan kekeliruan. Polri tetap melakukan evaluasi setiap periode terhadap kinerja Detasemen Khusus 88.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (12/4), mengatakan akan menjadikan hasil otopsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu penilaian proses internal dugaan kesalahan prosedur penangkapan terduga teroris Siyono.

“Kami berterima kasih atas hasil otopsi Siyono. Kami juga memiliki mekanisme tersendiri untuk pengawasan melalui Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan pemeriksaan dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan. Nanti akan kami cocokkan hasil otopsi itu dengan proses internal,” ujar Badrodin.

Ia menegaskan, anggota Densus 88 tidak pernah berniat melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian terduga teroris. “Kami tetap lakukan evaluasi setiap periode terhadap kinerja Densus yang baik atau tidak,” kata Kapolri.

Tidak diborgol

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, untuk terduga teroris tertentu memang tidak diborgol dalam penangkapan, untuk menarik hati agar mereka dapat kooperatif dan merasa nyaman, sehingga penyidik dapat menggali informasi.

Karena itu, Tito menekankan, pimpinan Densus 88 perlu selalu mengingatkan anggotanya untuk mematuhi SOP (prosedur standar operasi) agar kasus seperti ini tidak terulang. Dalam kasus Siyono, kata Tito, terjadi kesalahan prosedur karena pengawalan yang tidak cukup sehingga dia punya kesempatan melawan.

Secara terpisah Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, tidak ada alasan untuk terburu-buru membahas revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aspek penegakan hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme harus benar-benar dipertimbangkan.

Urgensi menyeimbangkan penegakan hukum dengan penegakan HAM semakin mengemuka setelah kasus Siyono.

“Tidak ada alasan untuk terburu-buru membahas RUU Terorisme. Sebaiknya, pembahasan ditunda untuk sementara. Kami tidak apriori menolak. Tentu, ke depan, kami akan membantu memperbaiki materi revisi itu dengan paradigma yang berprinsip pada penegakan hukum dan HAM,” kata Busyro dalam rapat dengar pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kontras, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemarin.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, DPR menunggu catatan dan masukan dari PP Muhammadiyah dan Komnas HAM untuk memperbaiki materi revisi UU Terorisme. Hal itu akan dijadikan pertimbangan dan masukan bagi fraksi-fraksi saat menyikapi draf RUU Terorisme yang diusulkan pemerintah. (SAN/AGE)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/04/13/Densus-88-Siap-Dikoreksi-Polri-Lakukan-Evaluasi