Now reading
Ketika Radikalisme Berebut Pengaruh di Kampus

Ketika Radikalisme Berebut Pengaruh di Kampus

Walaupun terpecah secara politik, pegiat mahasiswa yang berlatar keislaman di Indonesia berada di jalur yang sama saat menghadapi gerakan radikal transnasional. Apa perekatnya?

Muhammad Nur Azami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, bersama teman-temannya, tengah menyiapkan diskusi tentang sosok Pramoedya Ananta Toer, akhir April lalu.
Saya temui di sebuah taman di kampus Ciputat, mereka membagi undangan dan brosur dengan gambar sastrawan Pramudya – tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.

“Tidak menjadi soal dan tabu membaca karya-karya Pram,” seru Azami. Mulai kuliah empat tahun lalu, mahasiswa jurusan sejarah kebudayaan Islam ini – dan generasi seangkatannya – tumbuh dalam atmosfir kebebasan usai rezim otoriter Suharto runtuh.

Secara budaya dibesarkan dalam tradisi Nahdlatul Ulama, cara berpikir Azami pun terhubung erat dengan ideologi anak-anak muda NU yang dipengaruhi pemikiran Gusdur alias Abdurrahman Wahid.

Para aktivis mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang terlibat dalam kelompok studi, tengah menyiapkan diskusi tentang karya-karya Pramudya Ananta Toer, akhir April 2016. (Sumber Foto: BBC Indonesia)
Para mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan spanduk ajakan sholat yang dipasang oleh aktivis lembaga dakwah kampus tersebut. (Sumber Foto: BBC Indonesia)

Dalam lima belas tahun terakhir, wajah tradisional yang selama ini dilabelkan kepada kaum Nahdiyin seperti tertutupi cara berpikir progresif yang ditunjukkan anak-anak mudanya.

Memperhatikan pemikiran dan penyikapan Azami siang itu, saya kemudian teringat sosok Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Sahal – dua aktivis muda berlatar NU yang dikenal liberal.

Tipikal penganut Islam moderat, Azami pun tidak terlalu tegang ketika bergelut dengan berbagai tema, isu atau wacana yang selama ini dianggap terlalu sensitif.

Makanya, mereka hanya tertawa kecil ketika saya mengungkap sejumlah kasus pembubaran diskusi mahasiswa tentang tema ‘kiri’ oleh oleh kelompok-kelompok intoleran, belakangan ini.

“Kami sudah melewati tapal batas agama,” kata Azami sambil tertawa. Tawa Azami siang itu kemudian menular pada rekan-rekannya yang berlatar aktivitas berbeda, mulai pecinta alam dan fotografi. Mereka memang tergabung secara cair dalam sebuah kelompok studi.

ISIS dan HTI mampir ke kampus Ciputat

Muhammad Nur Azami, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang juga aktivis PMII. (Sumber Foto: BBC Indonesia)

Sebagai pegiat anti sektarian, Azami mengaku kaget ketika sekelompok orang mendeklarasikan dukungan kepada kelompok militan ISIS di kampusnya, kira-kira dua tahun silam.

Memang saat itu mulai merajalela dukungan terbuka terhadap kelompok tersebut, dan pemerintah Indonesia belum melarangnya – ketika itu. “Mereka bukan mahasiswa sini,” katanya. “Mereka cuma menyewa ruangan saja.”

Polisi menemukan bendera ISIS di sebuah rumah di Solo, Jateng. Di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, juga pernah ada deklarasi dukungan kepada ISIS yang dilakukan sekelompok orang. (Sumber Foto: BBC Indonesia)

Namun demikian, dia tidak memungkiri ada rekannya sesama mahasiswa di kampusnya mendukung sistem kekhalifahan, walaupun mereka menolak ISIS. Azami terus-terang menyebut Hizbut Tahrir Indonesia, HTI.
Apa yang bisa Anda katakan ketika paham transnasional seperti HTI menganggap sistem demokrasi penuh kebobrokan? Tanya saya. Seperti yang diyakini banyak orang, Azami pun mengatakan “sistem demokrasi masih relevan seperti masyarakat multikultural Indonesia”.

Menurutnya, tidak ada jaminan jika sistem diubah, maka semua masalah bakal tuntas. “Jadi, di sini masalahnya bukan mengubah sistem, tapi bagaimana mengubah karakter pejabatnya,” kata aktivis organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, yang secara ideologis segaris dengan NU.

Rapat akbar Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, di Gelora Bung Karno, 12 Agustus 2007. (Sumber Foto: BBC Indonesia)

Dalam beberapa kesempatan, katanya, pihaknya pernah terlibat diskusi dengan aktivis HTI tentang konsep kekhilafahan. Dan menurutnya, ketika pertanyaan menjurus “siapa yang akan menjadi pemimpin dalam sistem kekhalifahan”, Azami menganggap para aktivis HTI kebingungan untuk menjawabnya.

“Dan bagi saya seorang anak muda Muslim, sistem demokrasi sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah,” paparnya.

Kepada lawan diskusinya dari HTI, Azami pun mengutarakan: “Indonesia adalah negara yang sangat beragam, bagaimana pun Pancasila merupakan azas yang sangat Islami”.

“Tentu saja demokrasi Pancasila yang didirikan para founding fathers kita masih relevan hingga saat ini,” – Azami, pegiat kelompok studi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dia juga mengingatkan kembali tentang peran pendiri negara Indonesia yang sebagian adalah para pemimpin Islam, selain nasionalis dan sosialis.

“Tentu saja demokrasi Pancasila yang didirikan para founding fathers kita masih relevan hingga saat ini,” kata Azami, sekaligus mengakhiri pertemuan siang itu.

KAMMI menolak negara Islam

Yulianto Agung Prabowo, kelahiran 1988, masih ingat kesan awalnya terhadap organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMMI, yang kelak mendorongnya untuk bergabung di dalamnya.

Kejadiannya kira-kira sepuluh tahun silam. Sebagai mahasiswa baru di Fakultas Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh November, ITS, Surabaya, dia mengaku didekati oleh kakak klasnya sekaligus aktivis KAMMI.

Yulianto Agung Prabowo, ketua KAMMI Jawa Timur. (Sumber Foto: BBC Indonesia)

Awalnya, Agung – begitu sapaannya – mengaku cuek. Tapi sang senior tak menyerah. “Dia terus mengajak saya ngobrol, membantu saya dalam hal apa pun.” Pada akhirnya pria asal Brebes, Jateng ini pun luruh setelah melalui diskusi panjang.

Sejak saat itulah dia bergabung KAMMI. Tapi ada satu hal yang membuatnya terkesan – dan diingatnya terus hingga sekarang. “Tidak ada satu pun anggota KAMMI yang merokok,” ungkapnya.

“Saya selama 10 tahun (menjadi anggota KAMMI) tidak ada diajarkan untuk mendirikan negara Islam.” – Yulianto Agung Prabowo, ketua KAMMI Jawa Timur

Dibesarkan dari rahim kumpulan lembaga dakwah di masjid-masjid kampus, organisasi berlabel Islam ini dilahirkan setelah Suharto turun dari kursi presiden pada 1998. Di kalangan para pegiat kemahasiswaan, KAMMI dikenal militan, puritan dan organisasinya dikenal rapi.

Para aktivis KAMMI Bandung dalam aksinya menuntut penyelamatan agenda reformasi. (Sumber Foto: BBC Indonesia)
Di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, para mahasiswanya terlibat berbagai aktivitas, mulai olah raga hingga keagamaan. (Sumber Foto: BBC Indonesia)

Akhir April lalu, saya bertemu Agung di sebuah rumah makan di jalan Manyar, Surabaya. Kini dia menjabat Ketua KAMMI Jawa Timur. Dia ditemani Gunarko Aryanto, ketua KAMMI Surabaya – mereka sesama sarjana (S1) Teknik Elektro ITS.

Bukan hal aneh ketika ada yang mengaitkan KAMMI dengan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, melalui gagasan dan ideologinya. Hal ini didasarkan sejarah kelahirannya dari lembaga dakwah kampus, yang melalui tokoh-tokoh pendirinya terkait dan terinspirasi oleh organisasi Ikhwan. Di awal perjalanannya pun KAMMI menuntut penghapusan asas tunggal Pancasila.

Apakah Anda bergabung KAMMI karena organisasi ini mendukung pendirian negara Islam di Indonesia? Tanya saya. Agung mengatakan visi besar organisasinya tidak mengenal tujuan seperti itu.

Walaupun demikian, Agung sempat curiga ide pendirian negara Islam adalah tujuan KAMMI. Dia lantas menceritakan isi pertanyaannya kepada sang senior yang membujuknya untuk bergabung KAMMI, kira-kira 10 tahun silam

“Ini mengarah ke situ (ke pendirian negara Islam), enggak? Karena saat itu isu NII (Negara Islam Indonesia) juga sangat gencar sekali.”

Jawaban sang senior melegakan Agung. Dan sore itu, Agung menyimpulkan: “Saya selama 10 tahun (menjadi anggota KAMMI) tidak ada diajarkan untuk mendirikan negara Islam.”

Konsensus Pancasila

Lantas, bagaimana dengan konsep khilafah yang digaungkan HTI untuk menggantikan sistem demokrasi Pancasila? Saya bertanya lagi.

“Jangan ‘kan masalah khilafah, negara Islam pun kita tidak mengajarkan ke sana,” Agung kembali menegaskan.

Dia lantas mengingatkan saya konsensus para pendiri bangsa Indonesia, termasuk para pemimpin Islam, yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara. “Ini konsensus yang harus kita jaga.”

Unjuk rasa aktivis Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI pada 24 Oktober 2004. (Sumber Foto: BBC Indonesia)

“Sehingga kita menolak konsep menggantikan NKRI dengan khilafah,” tegas Agung.

Lagipula, menurut Gunarko Aryanto, sistem kekhalifahan yang ditawarkan oleh HTI tidak diterima oleh mayoritas warga Indonesia. “Jadi, saya pikir percuma saja,” kata Gunarko, kelahiran 1991, yang juga ketua KAMMI Surabaya.

Menurutnya, ada cara-cara lain misalnya melalui reformasi untuk memperbaiki keadaan di Indonesia saat ini, tanpa harus mengubah sistemnya.

Dan, bagaimana tanggapan Anda terhadap anggapan sebagian warga Indonesia yang menyebut Pancasila itu merupakan produk sekuler? Saya bertanya lagi.

“Harus melihat sejarah, bahwa negara ini didirikan dengan konsensus yang melibatkan tokoh-tokoh Islam juga,” ujar Gunarko yang juga alumni ITS Surabaya.

Dan, “mananya yang sekuler? Di sila yang mana? Ketuhanan yang maha Esa adalah Tauhid,” tegas pria asal Jakarta ini.

Agung kemudian menambahkan, jika ada yang menilai Pancasila adalah produk sekuler, orang-orang itu tidak memahami sejarah Islam di Indonesia. “Dan mereka tidak memahami bahwa para ulama itu ikut memperjuangkan Pancasila.”

 

Sumber Artikel: BBC Indonesia – Ditulis oleh: